In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Halaman

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Bidang Pendidikan

altSebanyak 80 peserta dari Dinas Pendidikan Jateng dan Kab/Kota se-Jawa Tengah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Bidang Pendidikan. Bintek yang belangsung selama tiga hari berturut-turut, 21-23/Okt 2014 di Pondok Remaja Salib Puith Jalan Hasanudin Km 14, Salatiga.

Bintek yang bertujuan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan produk hukum bidang pendidikan di masing-masing daerah dinarasumberi hdari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan dari UNDIP Semarang.  Untuk itu, peserta bintek diminta mengikuti dengan seksama dan penuh tanggung jawab, agar memahami materi bintek dengan baik. Demikian dilaporkan pantia penyelkenggara pada saat pembukaan bintek.

Adapun materi yang disampaikan oleh para nara sumber masing-masing  UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganan, Bahasa Hukum Dalam Peraturan Perundang-undanagan dan Ragam Bahasa , Tata cara proses penyusunan Peraturan Daerah, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Produk Hukum Daerah danPraktek/Latihan Penyusunan Produk Hukum narasumber dari Undip dan Biro Hukum Sekda Prov. Jateng.

 

Perhatikan 3 aspek

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kasubag Umum dan Kepegawaian, Susilo Adi, Se, M.Si. dalam sambutannya mengatakan Produk hukum merupakan hal yang sangat pokok dan mendasar dalam kegiatan pemerintahan di Daerah. Setiap produk hukum daerah harus disusun bersarkan aspek filosofis, sossiologi dan yuridis,  jika tiga aspek ini terpenuhui, maka produk hukum akan efektif dalam menerapkannya dan tidak bertentangan dengan produk hukum atau peraturan yang lebih tinggi, ini merupakan aspek kewenngan dan aspek keadilan

Dalam menyusun Produk hukum, khususnya di Bidang Pendidikan hendaknya tetap mengedepankan pola pikir bahwa kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku diatasnya, apabila terpenuhi justru perangkat hukum yang akan dijadikan sebagai pelindung dan pengayom segala kepentingan khususnya di bidang Pendidikan, justru akan menjadi persoalan tersendiiri dan bukan tidak mungkin akan berakibat timbulnya komflik di masyarakat, untuk itu kita hindari pola pikir yang egosentris, Sektoral, Spektis, serta kesewenang-weangan sebagaimana yang banyak terjadi akhir-akhir ini di negara kita.

Last Updated on Thursday, 23 October 2014 07:01 Lanjutan...

Invitation for the Nomination of The Princess Maha Chakri Award dari pemerintah Thailand

Merujuk kepada surat Kementerian Pendidikan Thailand tanggal 22 Juli 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyampaikan tawaran nominasi guru SD, SMP dan SMA yang berprestasi untuk mengikuti Invitation for the Nomination of The Princess Maha Chakri Award dari pemerintah Thailand. Sedangkan batas waktu  pengiriman calon adalah tanggal 23 Maret 2015. Untuk informasi selengkapnya silahkan klik di sini.

Computer Based Test

Alamat situs ujicoba ujian online : http://minites.puspendik.org

Sumber : Bp. Beni dan Bp. Yoyok, pembicara dari Pusat Penilaian Pendidikan pada acara Diseminasi/Sosialisasi Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2013/2014.

Page 1 of 159

  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  9 
  •  10 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Joomlart

Portal Nasional